Posted on

Desain Industri

  1. Dasar Perlindungan Hukum Desain Industri
  • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang mulai berlaku sejak 20 Desember 2000
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
  1. Pengertian Desain Industri
  • Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Dalam Desain industri memiliki 3 hak yaitu:

–          Hak Prioritas

Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan yang diajukannya ke negara tujuan.

Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pertama kali diterima negara lain yang merupakan anggota Paris Convention for Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization.

–          Hak Ekslusif

Hak Ekslusif ialah hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberikan desain industri

–          Hak Desain Industri

Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut.

  1. Lingkup Desain Industri

Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama atau berbeda dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, meskipun terdapat kemiripan.Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:

  • tanggal penerimaan; atau
  • tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
  • telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia

Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya,

 

Desain Industri tersebut:

  • telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan,   penelitian, atau pengembangan.
  • Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.
  1. Permohonan Pendaftaran Desain Industri
  • Permohonan Pendaftaran Desain Industri

Permohonan pendaftaran Desain Industri diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 3 (tiga).

  • Pemohon wajib melampirkan:
  1. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
  2. nama, alamat  lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
  3. nama, alamat  lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
  4. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
  5. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
  • Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya serta dilampiri dengan

–          Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya (untuk mempermudah proses pengumuman permohonan, sebaiknya bentuk gambar atau foto tersebut dapat di-scan,atau dalam bentuk disket atau floppy disk dengan program sesuai)

–          Surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;

–          Surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.

  • Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon,   Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain.
  • Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti  yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.
  • Membayar biaya permohonan sebesar Rp 300.000,00 untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta Rp 600.000,00 untuk non-UKM untuk setiap permohonan.
  1. Pemeriksaan Desain Industri
  • System Pemeriksaan Desain Industri

Pendekatan dalam system pemeriksaan industri di Indonesia, yaitu menekankan pada masalah orisinalitas dan masalah kebaruan. Di samping itu, system desain industri di Indonesia juga menganut system pemeriksaan tidak murni. Maksudnya, apabila ada keberatan dalam pendaftaran desain industry tersebut, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektuan akan melakukan pemeriksaan.

  • Pemeriksaan Substantif

Sejak tanggal dimulainya pengumuman sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 25 ayat (1), setiap pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan tertulis yang mencangkup hal-hal yang bersifat substantive kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya.

  1. Pengalihan Desain Industri
  • Pengalihan Nonlisensi

Pengalihan Hak Desain Industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

  • Pengalihan dengan Lisensi

Khusus mengenai pengalihan dengan lisensi, pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan Perjanjian Lisensi. Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri.

  1. Subjek Dari Hak Desain Industri
  • Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.
  •  Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri  diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
  • Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya atau yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan, pemegang Hak  Desain Industri adalah pihak yang  untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu  dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara  kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
  • Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.
  1. Pembatalan Pendaftaran Desain Industri
  • Karena Pembatalan Pemegang Hak

Desain Industri dapat di batalkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas permintaan pemegang hak desain industri yang diajukan secara tertulis.

Pembatalan tersebut tidak dapat dilakukan apabila penerima hak desain industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan penerima lisensi yang telah memberikan pembayaran royalty kepada pemberi lisensi (Pasal 37  ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000).

  • Karena Gugatan Pihak Berkepentingan

Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat juga di ajukan oleh pihak yang berkepentingan melalui Pengadilan Niaga.

  • Akibat Pembatalan Pendaftaran

Pembatalan pendaftaran Desain Industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desai Industri tersebut (Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000).

  1. Pelanggaran Dan Ketentuan Pidana
  • Gugatan Perdata

Pemegang Hak Desain Industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dalm Pasal 9 (membuat, memakai, menjual, atau mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri).

  • Tuntutan Pidana

Jika terdapat dugaan kuat telah terjadi tindak pidana pelanggaran Hak Desain Industri, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (Penyidik PPNS) yang berwenang khusus sebagai penyidik melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri. Tuntutan pidana ini diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.

 

Sumber:

http://119.252.161.174/desain-industri/

http://veethrylupphly.blogspot.com/

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s